BIROKRASI DAN IKLIM ORGANISASI
DALAM SISTEM
ADMINISTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN
A.
Pendahuluan
Untuk
meningkatkan kualitas pendidikan senantiasa diperlukan indicator-indikator
pendukung yang efektif sehigga target dalam meningkatkan mutu pendidikan di
sekolah dapat dicapai. Implementasi yang ditemukan dilapangan tentukan akan
menjadi bahan kajian, dimana masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah
negeri/swasta belum memenuhi standart pendidikan era global.
Upaya ini
dapat dicapai apabila didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang
berkualitas, penempatan guru/pegawai yang tepat bukan atas like and dis like
untuk menumbuhkan semangat kerja yang tinggi agar di hasilkan out put
yang besar.
Implementasi strategi yang harus ditempuh seorang pemimpin
mengembangkan pola pikir pemberdayaan sumber daya manusia yang ada (guru/pegawai),
mengembangkan budaya organisasi termasuk budaya kerja, budaya tertib dan
disiplin. Pemberdayaan sumber daya manusia bertujuan untuk mendapatkan tenaga
kerja yang disiplin, profesional, berkualitas tinggi, produktif untuk
mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Pengalaman dilapangan
menunjukkan, penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu
yang dimiliki, dampak yang akan terjadi antara lain kesulitan dalam pelaksanaan
tugas, bekerja tidak maksimal, cemburu sosial bahkan mampu menurunkan semangat
kerja.
Sekolah
merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keberhasilan Pendidikan Nasional,
dituntut kemandirian dalam meningkatkan kualitas secara global khususnya
kualitas jasa pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara profesional
dengan jiwa wira usaha. Penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik di sekolah
untuk menciptakan efisiensi, inovasi serta merespon kebutuhan siswa dan mewujudkan
keunggulan kualitas pendidikan, aspek administrasi perlu menjadi perhatian yang
serius untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan pendidikan di sekolah. Untuk
itu, dalam makalah mini, akan diuraikan sedikit tentang bagaimana Birokrasi dan Iklim Organisasi
Dalam Sistem Administrasi Manajemen di
sekolah.
B. Pengertian Birokrasi dan
Organisasi Sekolah1. Elemen Birokrasi dalam Sekolah
Untuk menemukan
pengertian dasar birokrasi sebagaimana diuraikan dalam kamus besar bahasa Indonesia,
Ummi Chulsum berpendapat bahwa birokrasi adalah system pemerintahan yang
dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan
jenjang jabatan.[1]Selanjutnya,
birokrasi adalah kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintah,
sejalan dengan itu ditegaskan Albrow ( 1989) birokrasi ialah suatu badan
administrasi tentang jabatan yang diangkat sesuai dengan prosedur administrasi,
aspek institusional dan assosiasional yang mampu membedakan hal-hal sepele
tetapi penting karena akan menjadi dasar analisis pemikiran sosiologis untuk
melakukan tindakan dan analisis kebijakan. Menurut Weber sendiri, birokrasi
dicirikan menjadi beberapa bagian, yang diantaranya adalah :
1. Divisi pekerjaan dan alokasi
tanggung-jawab yang spesifik
2. Adanya level hiererki otoritas
3. Adanya kebijakan peraturan dan
regulasi tertulis,
4. Impersonal yaitu birokrasi adanya
pada lingkungan yang universal atau berlaku pada organisasi apapun;dan
5. Pengembangan dan perkembangan
karier administratif[2]
Kelima karakteristik
birokrasi ini juga mencirikan birokrasi dalam administrasi pendidikan baik
dalam system pemerintahan maupun dalam system persekolahan sebagaimna
dideskrifsikan pada gambar di bawah ini[3]
:
Dalam system
administrasi pendidikan di sekolah kegiatan dilaksanakan oleh para professional
kependidikan di bawah koordinasi kepala sekolah seperti gur, konselor, ahli
kurikulum, dan personal sekolah lainnya. Sekolah sebagai institusi professional
di bidang pendidikan dan oraganisasi pada lembaga sekolah tidak ada jabatan
structural sebagai pimpinan sekolah yang mengacu pada system eselonering.
Kepada sekolah sebagai pimpinan sekolah diberi tugas untuk memimpin dan
melaksanakan system administrasi sekolah dengan terfokus kepada kegiatan
pembelajaran.
2. Adminitrasi Pendidikan dan
Hubungan Antar Manusia
Dapat dipastikan bahwa
hubugan antar manusia dalam administrasi pendidikan bersifat psiko-fisik yang
berkembang kearah kematangan secara integral dalam keseluruhan organ-organnya.
Fungsi psikis dan fisiknya bekerja secara simultan dan berkembang dalam suatu
kondisi kehidupan di dalam diri manusia yang selalu berada
dikeserasian/keselarasan gerak fungsi organ psico-fisiknya. Dimana human
factor yang erat dengan SDM (sumber
daya manusia ) mengandung makna mendalam atas potensi yang ada.
Di sekolah, interaksi
dalam organisasi sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan belajar
dan mencapai tujuan sekolah. Dimana praktek tentang hubungan manusia pada
prinsif organisasi berusaha menafsirkan prinsif-prinsif manajemen klasik dalam terminology
factor-faktor manusiawi. Manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan
melalui atau dengan cara mengatur
manusia untuk mencapai tujuan oraganisasi. Kualitas relasi dari para
personil merupakan kesadaran yang berimplikasi pada pemberdayaan berlawan
dengan paksaan yang berimplikasi pada otoritarian[4].
Hubungan manusia dalam
organisasi dapat dibagi dalam dua jenis yaitu :
1. Hubungan manusia dalam organisasi
formal yang terdiri dari kumpulan interaksi social yang dikoordinasikan secara
sengaja dan yang mempunyai tujuan bersama. Organisasi formal tidak dapat
berjalan kalau tidak ada orang yang dapat berkomunikasi, mau menyumbang pada
kegiatan kelompok dan sadar mempunyai tujuan umum.
2. Hubungan manusia dalam organisasi informal
yaitu interaksi-interaksi social tanpa tujuan bersama yang umum atau tidak
dikoordinasikan secara sengaja[5].
Untuk mengetahui lebih
dalam lagi, dibawah ini akan diuraikan lima
pokok manajemen yang erat kaitannya dengan hubungan antar manusia dalam
lingkungan adminitrasi di sekolah, diantaanya adalah :
1. menentukan sasaran organisasi yang
diantaranya tujuan dan sasaran tiap bidang, menentukan apa yang harus dilakukan
manusia dalam administrasi dengan mendiskusikannya dengan para anggota
organisasi
2. mengorganisir seluruh kegiatan
manusia dalam administrasi termasuk golongan-golongan, membagi pekerjaan,
memberntuk struktur tugas-tugas organisasi
3. memotivasi dan berkomukasi antar
manusia dalam segala hal pelaksanaan kegiatan
4. melaksanakan pengukuran menilai,
dan menafsirkan karya hasil kerja baik secara individu maupun kemampuan dan
keterampilan secara keseluruhan
5. mengembangkan kemampuan dan
keterampilan orang-orang dalam organisasi itu termasuk menajernya.
C. Administrasi Sekolah dalam
Sistem Administrasi Pendidikan
1. Manajemen Berbasis Sekolah (
MBS)
Dalam manajemen
peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam
koridor - koridor tertentu antara lain sebagai berikut ;
1. Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber
daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan
operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk : (i)
memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan skala
prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan
antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii)
pengurangan kebutuhan birokrasi pusat[6].
2. Pertanggung-jawaban
(accountability); sekolah dituntut untuk memilki
akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan
perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan
orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang
telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin
untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap
sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada
orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara
komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses
peningkatan mutu.
3. Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara
nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari
standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa
materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan
lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang
secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memilliki sikap
arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional[7]. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam
kegiatan ini yaitu;
- pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
- bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
- pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.
Untuk melihat progres pencapain
kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan
standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor
maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara
obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang
bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan
dengan proses peningkatan mutu pendidikan.
4. Personil sekolah; sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen
(dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf
sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya).
Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan
kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam
pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan
secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar
sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks
ini pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan pengharhaan
terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis
sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol sumber daya
manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya
pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal.
Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat[8].
D. Administrasi Sekolah dalam
Lingkungan Fisik dan Sosio Emosional
Generalisasinya,
suatu masyarakat mempunyai karakteristik
di sekolah yaitu sebagai komunitas masyarakat mini ( mini society ),
komunitas tersebut direprentasikan kepada watak para penghuninya, yaitu para
pengelola sekolah. Struktur masyarakat sekolah ini dapat dibedakan menjadi
beberapa tingkatan pokok yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, yaitu
:
1. Level kelas ( regulator) yang merupakan representasi dari karakter
pembelajaran di kelas, yang banyak dipengaruhi oleh aturan main, atau regulasi
yang dianut oleh guru. Pada bagian ini, suasana psiokologis kelas yang nyaman,
pembelajaran yang menarik, motivasi siswa yang tinggi.
2. Level mediator ( profesi) yang merupakan reprensentasi dari
karakter-karakter professional pada pengelola sekolah, yang diantaranya :
kepala sekolah, guru, konselor, dan tenaga tekhnis/admnistrasi sekolah. Di
level ini, nampak jelas karakter kepemimpinan kepala sekolah dan sifat-sifat
semacam dedikasi, motivasi, konpetensi. Kratifitas dan kolaborasi dari setiap
individu pengelola sekolah
3. Level sekolah ( manajemen ) yang merupakan reprensentasi dari
karakter kolektif warga sekolah secara keseluruhan, atau iklim sekolah.[9]
E. Kesimpulan
Dalam dunia sekolah sangat diutamakan
team-work, karena hal tersebut adalah mencerminkan saling gotong-royong
sebagaimana cerminan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Birokrasi dan
administrasi pendidikan adalah sebuah percontohan dalam menerapkan sikap saling
bekerjasama dan keuletan dalam bekerja. Dari berbagai uraikan yang telah lalu
dapat disimpulkan bahwa birokrasi dan administrasi merupakan dua bagian yang
saling terikat sehingga eksistensinya dalam dunia pendidikan menjadi system
untuk menjalankan pemerintahan di sekolah.
DAFTAR PUSTAKA
Dikmenum, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu
Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta:Depdikbud,
1998
Umi
Chulsum &Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Surabaya:Kashiko,2006
Syaiful Sagala, Administrasi
Pendidikan Kontemporer, cet.1. Bandung:
ALFABETA, 2005
------------Manajemen Berbasis
Sekolah & Masyarakat : starategi Memenangkan Persaingan Mutu. Peng. Prof. DR. H. Ahmad Suhadji
K.H..,MA cet. I( Jakarta: Nimas Multima, 2004
Umaedi, Peningkatan
Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah
(Depdikbud, Jakarta,
1999
Semiawan,
Conny R., dan Soedijarto, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional
Menjelang Abad XXI. PT. Grasindo, Jakarta,
1991
WWW.google. Co.id
[1] Umi Chulsum &Windy Novia, Kamus
Besar Bahasa Indonesia (Surabaya:Kashiko,2006),
h.128
[2]Syaiful Sagala, Administrasi
Pendidikan Kontemporer, cet.1( Bandung:
ALFABETA, 2005), h. 61
[3]Ibid, h.62. Bagian gambar ini menjelaskan bahwa
system administrasi pendidikan pada pemerintahan dipegang oleh Depertemen
Pendidikan Nasional, pemerintah Provinsi yang diperankan oleh Dinas Pendidikan
kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten/kota serta satuan jenis jenjang yang
menyelenggarakan program pembelajaran. Sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 pasal
62 menyetakan Dinas daerah adalah unsusr pelaksana pemerintah daerah.
[4]www.geocities com-pakguruonline_files.didownload
pada tanggal 11 Maret 2008. lihat juga: Syaiful Sagala, Administrasi
Pendidikan , h. 71. Kualitas personil yang dimaksudkannya adalah co-action
kesadaran yang terlibat pada pemberdayaan coertion ( paksaan) yang
juga dilibatkan keraha ototarianisme. Konsep administarasi yang menyangkut
personel bukanlah lunak atau berlawanan dengan adminis\trasi yang decisive atau
memutuskan sendiri tetapi hubungan manusia dalam system administrasi yang
diharapkan adalah kesadaran akan tugas pokok dan fungsinya yang ditunjukkan
pada tanggung-jawab organisasi sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada
masing-masing pelaksana.
[5]Ibid H, 74. Sistem informal amat penting dalam
organisasi sekolah, peranan administrator dalam memelihara system interkasi
itu, peranan informal dapat mendukung proses pembuatan keputusan yang bersifat
formal Hubungan manusia dalam organisasi informal berkembang sebagai suatu
interksi terhadap pengaruh daripada organisasi formal. Lihat juga. Dikmenum, Upaya
Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta:Depdikbud,
1998), h.39
[6]Umaedi, Peningkatan
Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (Depdikbud,
Jakarta, 1999 ), h. 14
[7]Umaedi, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah(
Depdikbud, Jakarta, 1998), h. 17
[8]Semiawan,
Conny R., dan Soedijarto, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional
Menjelang Abad XXI,( PT. Grasindo, Jakarta,
1991), h. 23
Tidak ada komentar:
Posting Komentar